HMPS Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir menggelar kegiatan Diskusi Tafsir pada Kamis, 15 Oktober 2026, bertempat di Lapangan FUADAH. Kegiatan ini mengangkat tema “Al-Qur’an dan Kecerdasan Buatan: Menakar Perubahan Zaman untuk Menjawab Tantangan Perkembangan”, dengan fokus pembahasan “Otoritas Keagamaan di Tengah AI Generatif dan Chatbot Tafsir”.
Diskusi ini menghadirkan Muhammad Kholil Ridwan, M.A., dosen Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, sebagai pemantik diskusi. Kegiatan berlangsung dengan antusiasme mahasiswa Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Acara diawali dengan penyampaian materi oleh pemantik, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang memberikan ruang bagi peserta untuk mendalami persoalan otoritas keagamaan di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan.
Pembahasan diawali dengan pemahaman mengenai otoritas. Secara sederhana, otoritas dapat dipahami sebagai kewenangan atau legitimasi yang diakui oleh suatu kelompok atau masyarakat. Dalam konteks keagamaan, otoritas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menyampaikan pengetahuan agama, tetapi juga dengan alasan mengapa seseorang dipercaya dan diakui sebagai rujukan keagamaan.
Otoritas keagamaan terbentuk melalui sejumlah faktor. Salah satunya adalah masa lalu yang menjadi landasan atau foundational past. Dalam konteks Islam, masa kenabian menjadi salah satu landasan penting yang menghubungkan umat dengan ajaran dan tradisi keagamaan. Dengan demikian, otoritas keagamaan tidak hanya bertumpu pada teks, tetapi juga pada cara umat memahami dan menghubungkan dirinya dengan masa lalu yang dianggap mendasar.
Faktor berikutnya adalah koneksi atau keterhubungan, yang dapat dilihat melalui sanad dan nasab. Sanad menghubungkan seseorang dengan mata rantai transmisi ilmu, sedangkan nasab berkaitan dengan hubungan kekerabatan atau garis keturunan. Keduanya dapat menjadi bagian dari cara otoritas keagamaan dibangun dan dikenali dalam tradisi masyarakat Muslim.
Selain itu, otoritas juga berkaitan dengan pengakuan tanpa paksaan. Seseorang dapat memiliki otoritas ketika masyarakat mengakui dan mempercayai kewenangannya. Pengakuan tersebut berbeda dari kepatuhan yang muncul semata-mata karena tekanan atau paksaan.
Ketiga faktor tersebut, yaitu landasan masa lalu, koneksi atau keterhubungan, serta pengakuan tanpa paksaan, perlu disertai dengan aksi yang berkelanjutan dan konsisten. Otoritas tidak cukup dibangun hanya melalui warisan tradisi, hubungan keilmuan, atau pengakuan masyarakat, tetapi juga perlu dijaga melalui praktik nyata yang terus dilakukan. Konsistensi dalam menjaga nilai, mengembangkan keilmuan, dan menjalankan tanggung jawab menjadi bagian penting agar kepercayaan masyarakat tetap terpelihara. Tanpa upaya yang berkelanjutan, otoritas dapat melemah dan kehilangan kepercayaan dari pihak yang mengakuinya.
Dalam diskusi ini, pembahasan mengenai otoritas juga dihubungkan dengan pemikiran Hannah Arendt, khususnya untuk memahami perbedaan antara relasi kuasa dan relasi otoritas. Keduanya perlu dibedakan karena tidak setiap bentuk pengaruh terhadap orang lain dapat dipahami sebagai otoritas.
Relasi kuasa berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam membentuk atau menjalankan kekuasaan. Sementara itu, relasi otoritas lebih menekankan adanya pengakuan terhadap kewenangan seseorang atau pihak tertentu. Dengan kata lain, otoritas tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan seseorang memengaruhi orang lain, tetapi juga dari dasar yang membuat kewenangannya diakui.
Dalam konteks keagamaan, hal ini menjadi penting karena seseorang yang banyak didengar atau memiliki pengaruh belum tentu secara otomatis memiliki otoritas keagamaan yang diakui. Oleh sebab itu, perlu dipahami apa yang menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap suatu tokoh, lembaga, atau sumber pengetahuan agama.
Pembahasan berikutnya berkaitan dengan bagaimana masa lalu dipahami dan diterjemahkan dalam kehidupan masa kini. Masa lalu tidak selalu hadir sebagai sesuatu yang dipahami secara seragam oleh setiap kelompok. Setiap jamaah atau komunitas dapat menjadikan landasan masa lalu tertentu sebagai rujukan, kemudian memahaminya sesuai dengan kebutuhan, pengalaman, dan konteks sosialnya.
Proses tersebut menunjukkan adanya dialektika antara masa lalu dan masa kini. Nilai dan tradisi yang diwarisi tidak hanya diterima begitu saja, tetapi juga ditafsirkan kembali agar dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Perbedaan pemahaman pun dapat muncul karena setiap komunitas memiliki konteks dan kebutuhan yang tidak selalu sama.
Karena itu, persoalan otoritas keagamaan tidak cukup dilihat hanya melalui pertentangan antara benar dan salah. Perlu pula dipahami bagaimana suatu kelompok membangun hubungan dengan masa lalu, memilih rujukan, serta menerjemahkan nilai-nilai yang diwarisi ke dalam kehidupan mereka. Pemahaman ini membantu melihat bahwa pembentukan otoritas keagamaan juga berkaitan dengan proses penafsiran dan konteks sosial.
Dari pembahasan tersebut, muncul pemahaman bahwa kajian keagamaan perlu memperhatikan esensi, bukan hanya keaslian atau autentisitas. Keaslian berkaitan dengan apakah suatu ajaran atau tradisi dianggap benar-benar berasal dari sumbernya, sedangkan esensi merujuk pada inti nilai dan makna yang terkandung di dalamnya.
Keduanya tetap penting, tetapi pembahasan agama tidak seharusnya berhenti pada persoalan autentisitas semata. Memahami esensi berarti berusaha menangkap nilai dan tujuan yang mendasari suatu ajaran, sehingga agama tidak hanya dipahami sebagai kumpulan bentuk atau tradisi yang diwarisi, tetapi juga sebagai pedoman yang memiliki makna bagi kehidupan manusia.
Dengan demikian, upaya memahami agama membutuhkan perhatian terhadap sumber dan tradisi, sekaligus pemahaman terhadap nilai yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini dapat membantu umat menghubungkan warisan keagamaan dengan berbagai persoalan yang berkembang pada masa kini.
Pembahasan mengenai otoritas keagamaan menjadi semakin relevan ketika dihubungkan dengan perkembangan kecerdasan buatan, khususnya AI generatif dan chatbot tafsir. Teknologi ini memungkinkan pengguna memperoleh informasi keagamaan dengan cepat, mengajukan pertanyaan, serta mendapatkan penjelasan awal mengenai ayat atau persoalan tertentu. Namun, kemudahan tersebut tidak serta-merta menjadikan AI sebagai otoritas keagamaan.
AI merupakan teknologi yang mengolah dan menghasilkan informasi berdasarkan data serta pola yang dipelajarinya. AI tidak secara otomatis memiliki kedudukan, keterhubungan keilmuan, dan pengakuan sosial sebagaimana yang menjadi bagian dari pembentukan otoritas keagamaan dalam tradisi Islam. Oleh karena itu, jawaban yang dihasilkan AI tetap perlu diperiksa, terutama ketika berkaitan dengan penafsiran ayat, pemahaman hadis, maupun persoalan keagamaan yang membutuhkan pertimbangan mendalam.
Meskipun demikian, AI tidak harus dipandang semata-mata sebagai ancaman. Teknologi ini dapat dimanfaatkan sebagai alat atau pisau bedah untuk membantu menerjemahkan horizon masa lalu ke dalam konteks masa kini dan masa depan. AI dapat membantu membuka informasi, membandingkan penjelasan, dan menjadi sarana awal untuk menelusuri berbagai pandangan. Akan tetapi, pengguna tetap perlu bersikap kritis dan merujuk kepada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, tantangannya bukan sekadar menerima atau menolak penggunaan AI, melainkan memahami batas dan kedudukannya. AI dapat membantu proses pencarian pengetahuan, tetapi tidak seharusnya menggantikan sikap kritis, proses belajar, dan pertimbangan keilmuan dalam memahami agama.
Penutup
Diskusi Tafsir yang diselenggarakan HMPS Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir ini menjadi ruang untuk memahami kembali bagaimana otoritas keagamaan terbentuk, diakui, dan berhadapan dengan perubahan zaman. Pembahasan mengenai masa lalu, koneksi keilmuan, pengakuan masyarakat, serta perbedaan konteks penafsiran menunjukkan bahwa otoritas keagamaan merupakan persoalan yang perlu dipahami secara mendalam.
Di tengah perkembangan AI generatif dan chatbot tafsir, pemahaman tersebut menjadi semakin penting. Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk mengakses dan mengolah informasi, tetapi penggunaannya tetap membutuhkan sikap kritis dan tanggung jawab keilmuan. Dengan memahami esensi agama sekaligus menempatkan teknologi secara proporsional, perkembangan zaman dapat dihadapi tanpa kehilangan perhatian terhadap nilai dan landasan keagamaan.
0 Komentar